Coimbatore Corporation dituduh menaikkan empat tuntutan pajak properti setengah tahunan dalam setahun

Penyebab Konsumen Coimbatore telah mengajukan petisi kepada Direktur Administrasi Kota, menuduh bahwa Perusahaan Coimbatore telah menaikkan empat tuntutan pajak properti setengah tahunan dalam setahun untuk sebuah properti di Vadavalli, yang mengakibatkan kelebihan permintaan pajak selama beberapa tahun. Dalam representasi yang diajukan pada tanggal 3 Juni, badan konsumen mengatakan masalah tersebut berkaitan dengan properti di Periyar Nagar, Vadavalli, yang dinilai berdasarkan Ketetapan Pajak Properti No. 162/036/900066.Menurut petisi tersebut, daftar permintaan Korporasi mencerminkan empat tuntutan pajak properti setengah tahunan untuk setiap tahun keuangan mulai 2018-19 dan seterusnya. Berdasarkan sistem pajak properti, hanya dua tuntutan setengah tahunan yang harus dinaikkan dalam satu tahun anggaran. Organisasi tersebut menuduh bahwa entri tambahan telah menyebabkan permintaan pajak yang salah dan meningkat terhadap properti selama delapan tahun terakhir. Pemilik properti, seorang warga lanjut usia, dilaporkan menemukan perbedaan tersebut ketika mencoba membayar iuran pajak properti. Badan Konsumen mengatakan bahwa pelapor telah beberapa kali menemui pejabat Perusahaan untuk meminta koreksi atas catatan tersebut sehingga jumlah pajak yang sah dapat disetorkan. Petisi tersebut menyatakan bahwa beberapa pernyataan telah diserahkan kepada Perusahaan dan bahwa pelapor juga telah melakukan kunjungan pribadi berulang kali ke kantor badan sipil. Pengaduan juga diajukan melalui sistem penanganan keluhan online. Namun, sejauh ini belum ada tindakan perbaikan yang diambil, demikian dugaan organisasi tersebut. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa pengaduan yang disampaikan melalui platform online telah ditutup dan dianggap “diselesaikan” tanpa adanya perbaikan tuntutan pajak atau penjelasan apa pun yang diberikan kepada pelapor. Badan konsumen mengatakan kegagalan untuk mengatasi masalah ini telah menghalangi pemilik properti untuk membayar iuran pajak yang benar dan telah menyebabkan kesulitan. Laporan ini juga mempertanyakan cara penanganan pengaduan masyarakat, dengan alasan penutupan pengaduan tanpa penyelesaian. Untuk mencari intervensi, Penyebab Konsumen Coimbatore meminta Direktur Administrasi Kota untuk mengeluarkan instruksi kepada pejabat Perusahaan terkait untuk memverifikasi catatan penilaian, memperbaiki dugaan kesalahan dalam daftar permintaan dan memungkinkan pelapor membayar pajak properti yang benar tanpa penundaan lebih lanjut. Diterbitkan – 09 Juni 2026 18:19 IST


Diterbitkan : 2026-06-09 12:49:00

sumber : www.thehindu.com